TIMIKA, 5 NOVEMBER 2019
SERUAN SUARA MAHASISWA DAN MAHASISWI MIMIKA.
Kami seluruh Mahasiswa/i menyampaikan aspirasi bahwa kami menolak PEMEKARAN PROVINSI PAPUA TENGAH.
Karena kami mengingat bahwa kami OAP bukan meminta pemekaran tetapi kami OAP minta kebebasan dan Kebahagian yang di mana saat ini OAP serta Mahasiswa mengarapkan, bukanya pembagunan oleh pemerintah Indonesia.
Karena kami oap merasa tidak kenyamanan dan di tindas oleh pemerintah indonesia, Kami manusia oap menegaskan kepada elit-elit pemerintah hentikan pembahasan pemekaran provinsi papua tengah.
Elit-elit pemerintah papua kab.mimika lebih baik pikir masyarakatmu yang lebih steril dan benar-benar berpikir kehidupan masyarakatmu
dengan baik. jangan pemerintah daerah mimika hanya memikirkan Uang dan diri sendiri, pikirkan latar belakang, serta kehidupan masyarakat mu hidup seperti apa cobah melihat baik-baik.
Selama ini pemerintah kabupaten mimika tidak pernah memandang sebagai masyarakat mimika sebagai masyarakatnya, namu pe.erinta selalu berpikir hanya uang untuk diri sendiri dan keluarganya sendiri, bagi elit-elit pemerintah daerah kab.mimika.
Pemerintah kab.mimika tidak perna melihat kehidupan masyarakat kecil di kab.mimika,.Kenyataan Nya Masyarakat mimika selalu berjualan hanya di bawa alas daun pisang dan pelastik.Tetapi pemerintah tidak pernah memiliki rasa cinta dan kasih terhadap masyarakat kecil di mimika.,Apalagi kalau jadi provinsi papua tengah, kasihan nanti masyarakat ini di kemanakan dengan harapan kehidupan seperti ini.
Aturan pemerintah pusat yang dimana pemerintah daerah harus melihat apakah memenuhi syarat atau tidak dalam peningkatan SDM & SDA yaitu ( Sumberdaya Daya Manusia dan Sumberdaya Daya Alam).
Apabilah hal ini tidak memenuhi maka pemerintah kabupaten mimika tidak berdesak-desak meminta pemekaran provinsi papua tengah. Lebih baik pemerinta haru berpikir kedepan nya apa yang akan terjadi jika pemekaran ini terwujud, karena besar dampak yamg akan terjadi.semua ini pemerintah harus berpikir baik-baik.
SUARA KAMI MAHASISWA & MAHASISWI PAPUA KABUPATEN MIMIKA.
Oleh Mikael kudiai
Aksi masa saja dilarang itu buat negara Indonesia masih kayak bayi yang masih minum ASI dan tidak pernah berkembang-berkembang besar.
Dipertonton di seluruh dunia, dinilai oleh PBB, ditertawa oleh negara-negara maju, kalau di jaman teknologi yang sudah semakin canggih saja masih ada negara takut kalau rakyatnya di demonstrasi.
Dengan menahan 19 kawan-kawan mahasiswa eksodus di Nabire yang rencana mau aksi kemarin Senin, 04 November 2019 tetapi ditangkap, dibubarkan aksinya, dan dibuat pernyataan untuk tidak akan dilakukan aksi dan dipaksakan untuk audiens dengan Pemda, aparat juga tidak menyadari dengan sikap seperti ini akan selalu membuat catatan hitam memoria passionis orang Papua dan ingatan-ingatan penderitaan untuk pembebasan.
Indonesia ini kalau pendekatan dipakai kayak seperti ini terus, negara ini tidak akan pernah berkembang dan akan terus menggali kuburnya sendiri.
Di seluruh Papua, mungkin hanya Nabire yang seakan damai dikampanyekan oleh media-media lokal. Rakyat belum damai dipaksa harus damai, bagaimana mau aman dan damai?
Kalau mau damai dan aman rakyatnya, buka itu ruang demokrasi seluas-luasnya. Supaya tidak jadi duri dalam daging. Supaya rakyat bebas sampaikan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan mereka.
Ini logikanya, rakyat sakit perut tapi aparat ko kasih obat HIV. Ko min ka? Otak itu pake!
#Lawan
Pemekaran bukan, solusi Bagai Rakyat papua.
Perlu pemerintah harus melihat mana kebutuhan yang mendasar bagi Rakyat Papua, bahwa kebutuhan yang di jawb apakah telah dan sesuai dengan Tuntutan Rakyat papua, atau rakyat jelata, atau apakah tuntutan ini sudah sesuai dengan aspirasi yang di sampaiakan atau di telitikan oleh LIPI yang terdiri dari aspek aspek yang harus di selesaikan bagi rakyat papua. Dimana yang pantas pemerintah indonesia sentuh dan jawab yaitu :
1.pembangunan dan pengembangan Ekonomi Bagi Rakyat papua
2. Pembangunan manusia papua melalui pendidikan
3. Pembangaunan dan perawatan manusia papua dari kesehatan yag di alami rakyat papua.(kesehatan)
4.pembangunan bagi Rakyat papua
5. Penyelesaian Hukum dan Ham masa lalu dan Kasus Politik papua yang tidak terselesaaikan oleh internasiaonal.
Dari ke lima poin yang di teliti oleh (LEMBAGA PENELITIAN INDONESIA ( LIPI)), Maka pemerintah Republik indonesia dan atau presiden Jokowidodo agar kiranya mematuhi dan mengikuti kajian yang telah di telitih oleh lembaga tersebut agar dapat mengetahui langsung keresahan orang atau bangsa papua barat.
Salam Pembasan.
Surat dari Fak-Fak..
TTD aktivis GempaR Fak-Fak
AR
#Lawan
PEMAKARAN ITU POLITIK KOLONIALISME
Pemekeran itu politik kolonialisme Indonesia. Politik kolonialisme digerakan oleh nafsu eksploitasi sumber ekonomi di wilayah jajahan. Watak ekspansionis, warisan sejarah kerajaan Majapahit dan imperium barat itulah yang ada dalam otak Jokowi dan kabinetnya. Sehingga kalau bukan karena cadangan 20 miliar ton tambang Freeport di GB, GBC, BC, DBCv, dan kucing liar yang akan dirampok hingga tahun 2059, tidak mungkin manusia Papua dianggap monyet yang harus dibasmi dengan strategi pemekaran.
Tito Karnavian punya anak Perusahan di Freeport. Budi Sunandi, Bos PT. Inalum yang bikin divestasi hingga 51% saham Freeport ini jadi Wamen BUMN. Luhut Panjaitan, hingga Mahfud MD, akan menjamin investasi aman di Papua. Kemanusiaan TNI dan Polri jadi martir melawan dan membunuh-dibunuh- demi elit penguasa kolonial dan kapitalis. Maka juga, pemekaran dipercepat agar para pemburu SDA ini bisa memuluskan transaksi ekonomi politiknya.
Pancasila, NKRI, UUD, dan segala macam instrumen nilai dan sistem hanya dipakai sebagai tameng pencitraan untuk sekedar mendulang legitimasi rakyat Papua, Indonesia dan internasional. Padahal tujuan utamanya adalah perburuan harta kekayaan dari SDA bangsa Papua. Adalah watak lazim dari kolonialisme yang adalah anak kandung imperialisme.
Kemiskinan struktural ditambah hegemoni kolonial dan kapitalis membuat sebagian orang Papua rela jual harga dirinya untuk menjadi boneka dan budak kolonial. Memanfaatkan penderitaan perjuangan bangsa Papua demi mengejar ambisi kekuasaan dalam NKRI. Mereka adalah pasien di ruang gawat darurat yang sedang mencari obat penenang sebentar sebelum mati.
Lantas, apakah pemekaran, eksploitasi SDA, migrasi pendatang, represi militer, akan membunuh perjuangan kemerdekaan bangsa Papua? Akankah strategi AS di California berhasil diterapkan kolonial Indonesia di Papua? Saya sangat yakin bahwa semua paket politik ekonomi kolonial dan kapitalis akan menghasilkan penindasan yang membuat rakyat Papua percaya pada jalan perjuangan menuju pembebasan bangsanya.
Oleh: Juru Bicara Internasional
Komite Nasional Papua Barat (KNPB)
Vicktor Yeimo
Vietnam 1 November 2019
#Lawan
Post: Maiton Girik
"MAHASISWA Uncen menolak Pemekaran. Mayelis Rakyat Papua (MRP), menolak Pemekaran. Anggota DPRP dipertanyakan Pemekaran untuk siapa? Dan sebagian menolak. KNPB terang-terangan, menolak Pemekaran. Dr.Socratez Sofyan Yoman, menolak Pemekaran. Jubir Internasional KNPB, Victor Yeimo menolak Pemekaran. TPNPB dengan tegas menolak Pemekaran. ULMWP dengan keras, menolak Pemekaran. Mahasiswa eksodus menolak Pemekaran. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), tentu menolak Pemekaran. Prof.George Saa, Pemuda Papua berprestasi penemu dunia rumus fisika formula, menolak Pemekaran. Rakyat Papua 99% menolak Pemekaran. Aktivis kemanusiaan di Papua menolak Pemekaran. Saya secara pribadi, menolak pemekaran. Mayoritas rakyat Papua 'MENOLAK' Pemekaran. Terus, anda yang pasang badan berjuang untuk pemekaran baru, Anda siapa? Anda mewakili siapa? Anda dari Papua mana?". (Maiton Gurik. Abe, 05 November 2019. Waktu 06:0 9 Wit)
#Lawan
